Tanggungjawab Moral Ketika Salah Pilih Presiden

Hari ini saya mendapat pelajaran berharga soal ”bertanggungjawab pada pilihan”.

Salah satu contoh bertanggungjawab pada pilihan adalah memilih istri. Ketika sudah memilih pendamping hidup, hendaknya menerima baik-buruk suami atau istri kita dengan lapang dada. Konteks bertanggungjawab pada pilihan juga bisa kita temukan contohnya di wilayah yang lain, seperti memilih tempat belajar — berkomitmen untuk serius belajar apapun yang terjadi. Bisa juga bertanggungjawab itu kita temukan dalam hal yang lebih simpel: memilih ketua kelas, ketua RT, memilih hansip idola, memilih artis terpopuler.

Tapi, bagaimana cara bertanggungjawab pada presiden pilihan kita?

Apakah bentuk tanggungjawab dalam pilihan presiden adalah dengan mendukung semua kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden? Atau jadi pembela paling radikal ketika si presiden dihujat karena mengeluarkan kebijakan yang populis dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat? Atau mungkin dengan memberikan kritik pedas saat si presiden sedang kalap dan melupakan janji kampanye? Atau bahkan yang lebih ekstrim dari itu: bunuh diri massal sebagai upaya penebusan dosa? Silahkan pilih.

Soal salah pilih presiden — tolong dicatat — saya tidak pernah menaruh dendam kepada sekumpulan orang desa yang pada saat pilpres kemarin ikut memilih. Saya tidak benci kepada para janda-janda tua korban ancaman pak RT; korban serangan fajar. Karena sebagian besar dari mereka “tak paham” dengan figur yang mereka pilih.

Hal ini bisa dimaklumi karena hampir tak ada koran atau televisi yang serius memberikan pendidikan politik dan memberikan gambaran mendalam terkait track record Prabowo dan Jokowi. Karena di pilpres kali ini, beberapa media yang notabene (dianggap) netral juga ikut ambil bagian dan terang-terangan diam-diam mendukung salah satu calon. Yang paling mengerikan adalah semua orang seakan larut dalam pertunjukan kosmetik massal.

Inilah yang membuat saya memaklumi orang-orang desa sampai salah pilih dan mau-maunya dipaksa ke TPS untuk menandatangani sendiri kontrak duka lima tahun mendatang. Kesibukan di sawah membuat orang desa tidak mungkin punya banyak waktu mencari tahu siapa sosok pantas memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Mereka tidak sempat melihat debat calon, melihat pro-kontra pendukung masing-masing calon, dan tidak mampu membuka-buka internet.

Tapi, bagaimana dengan mereka yang diam-diam menyebut diri mereka intelektual muda, analisator zaman, akademisi? Seperti apa tanggungjawab yang seharusnya mereka ambil ketika salah pilih presiden?

Atau memang salah pilih presiden adalah hal yang lumrah seperti halnya makan, minum, tidur, ngeseks, dan buang air? Atau memang orang-orang terdidik itu diam-diam juga tidak tahu bila mereka sebenarnya bukan salah pilih karena memang mereka tidak memilih, tapi dipilihkan?

Apa nalar (yang katanya kritis) itu gagal mencerna kesalahan dalam memaknai konsep demokrasi? Mengapa mereka mendiamkan dan menerima mekanisme pemilihan hanya berdasarkan partai-partai, KPU, dan rombongan taman kanak-kanak untuk menentukan pantas atau tidaknya seseorang menjadi presiden?

Tiba-tiba saya rindu untuk mengingat-ingat momentum pilpres 2014 kemarin. Saya ingin kembali mengingat ketika rakyat sempat terbelah menjadi dua, seakan-akan orang yang pantas hanya Jokowi dan Prabowo.

Saya ingin kembali mengenang ketika dua tukang beca asal Pamekasan Madura berkelahi lantaran saling ejek pilihan calon presiden pilihan mereka. Tapi, yang paling membekas dalam ingatan saya adalah diam-diam label ada semacam perang label ”intelektual”, ”akademisi”, ”pilihan rasional” disematkan untuk pendukung Jokowi. Dan sebaliknya label-label negatif diberikan kepada pendukung Prabowo.

Namun, label-label ini terbukti cukup ampuh untuk menggerakkan akademisi muda, intelektual-intelektual tua dan kaum progresif untuk meletakkan pilihan kepada Jokowi. Sehingga, ketika ada pendukung Jokowi melihat pendukung Prabowo, rasa-rasanya seperti melihat monyet tua bodoh yang tidak punya nalar kritis dan membutkan mata pada ”dosa sejarah” Prabowo di masa orde baru. Meski saya seratus persen yakin, tak satu pun dari mereka punya cukup bukti untuk menyebut Prabowo bersalah dengan hanya berpegang pada tembung jarene.

Sebelum anda marah dan berpikir bila saya adalah simpatisan Prabowo dan memilihnya di pemilu kemarin. Tidak! Itu salah besar. Di pilpres kemarin saya memutuskan untuk tidak memilih dan menghabiskan waktu kebas-kebus dan ngobrol ngalor-ngidul di warung.

*

Singkat kata, beberapa bulan setelah Jokowi resmi menjadi Presiden, olok-olok dari pihak Prabowo mulai berdatangan. Hal ini muncul setelah Jokowi mulai mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak populis di mata rakyat (baik untuk pendukung Jokowi atau Prabowo). Langkah politik Jokowi (dinilai) tidak konsisten dengan yang dijanjikan kepada rakyat saat kampanye.

”Salam gigit jari”.

Saat itu, pendukung Prabowo adalah pihak yang paling sering melontarkan olok-olok ”salam gigit jari” kepada pendukung Jokowi. Ada rasa dendam dan kejengkelan (gagal move on) yang telah membatu di kedalaman mereka. Kebencian itu kemudian mengakar kuat di kedalaman seluruh pendukung Prabowo, meski mereka lupa bila seandainya Prabowo menang, tidak ada jaminan Indonesia jadi lebih baik. Yang paling menggelikan dari drama ”salam gigit jari” ini adalah pendukung setia Jokowi mulai gamang dengan presiden idolanya. Ada sebagian dari mereka yang menyesal, ikut-ikut memaki, dan bahkan menghilang untuk menahan menutupi malu.

Alhasil, Jokowi yang resah dengan keadaan ini mengeluarkan trobosan yang bisa dibilang cukup ampuh meredakan situasi. Dia mulai mengkoarkan slogan ”salam tiga jari” agar semua pihak —baik dari pendukung Jokowi dan Prabowo untuk mendukung mendukung pemerintahannya di semual lini. Trobosan ini diambil ketika Jokowi dibikin pusing dengan kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.

Kejadian ini membuat saya insyaf bila perasaan tersudut kerap membuat seseorang jadi rada stres. Kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR membuat KIH tidak dewasa. KIH lupa bila tuduhan ”tidak dewasa” pernah dialamatkan pada KMP ketika menggungat hasil dari penghitungan KPU. Alhasil, gelombang kekecewaan dari pendukung Jokowi mulai mencuat pelan-pelan.

Pelan namun pasti, Jokowi mulai kehilangan kepercayaan pendukungnya semasa kampanye. Namun, ada juga pendukung Jokowi yang masih setia dan memilih berbaik sangka kepada kebijakan-kebijakan Jokowi dan meminta agar masyarakat memberi waktu Jokowi bekerja dan membuktikan kalibernya sebagai presiden.

Tapi, gelombang kekecewaan di kubu Jokowi tidak dapat dibendung lagi. Sebagian besar dari mereka mulai mengkritik keras kebijakan Jokowi dan seolah melupakan evoria yang mereka lakukan sebelum Jokowi menang. Tentunya, kritik mantan pendukung setia ini dilabeli dengan berbagai dalih dan apologi murahan.

Ada yang menganggap kritik pedas yang mereka alamatkan kepada Jokowi merupakan tanggungjawab moral  sebagai warga negara yang baik untuk mengkritik, menyampaikan keluhan sejujur-jujurnya dan sebaik mungkin kepada pemimpin dan orang yang mereka cintai.

Dari sekian banyak apologi, ada salah satu apologi paling tengik yang pernah saya dengar: kritik untuk bersikap adil.

Adil dengkulmu mlincet?

Bagi seseorang yang sadar politik, sikap ”adil” dalam konteks kritik ke Jokowi memang ada benarnya. Karena, hendaknya jangan karena benci, seseorang lantas memaki tanpa alasan. Dan jangan karena suka, seseorang lantas mencari berbagai dalih dan pembenaran.

Mungkin ”adil” bisa jadi benar apabila diletakkan pada konteks pilihan pacar, pilihan ayam jago aduan, pilihan sahabat. Tapi, mungkin mereka lupa bila konsep ”adil” akan menjadi ”tidak adil” ketika diletakkan dalam konteks kesalahan pilihan pilpres atau sesuatu yang urgen bagi kemaslahatan kehidupan orang banyak. Karena pihak yang merasakan dampak dari kemenangan Jokowi adalah orang banyak, baik si pemilih Jokowi, si golput, dan pemilih Prabowo.

Persoalan datang ke TPS untuk menentukan pilihan presiden bukan perkara satu-dua menit, tapi lebih jauh dari itu. Dampak dari pilihan kita akan dirasakan secara kolektif dan berkelanjutan lima tahun mendatang. Dan seandainya presiden pilihan kita ingkar dan tidak amanah, hampir bisa dipastikan kesalahan tersebut menjadi investasi dosa kolektif yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.

Maka, bisakah kita menganggap diri kita telah ”adil” saat kita hanya sebatas memberikan kritik pedas dan melupakan jutaan orang menanggung kesusahan dari salah pilih presiden? Inikah bentuk tanggungjawab dari pilihan yang ada di kepala para akademisi?

Hmmm tembelek kucing pol! Tai ngasu!

Konsep ”adil” bukanlah apologi yang bijak ketika kita tahu pilpres adalah ajang memilih orang yang bakal nyunggi wakul kita semua. Dan ketika Jokowi terbukti gembelengan dan menyengsarakan orang banyak, bisakah dosa kita terhapus hanya dengan melontarkan kritik pedas? Terus terang saya tidak tahu bagaimana ibumu mendidik?

Bisakah kita menghapus tangis orang-orang lapar dan dirugikan karena kebijakan Jokowi dengan kritik yang kita lontarkan (yang mungkin) untuk menutupi rasa malu atas degilnya analisa akademik kita yang terbukti dangkal?

----------

Pilihan atas Jokowi itu pilihan rasional. Membiarkan Prabowo terpilih adalah kedunguan analisa politik dan track record calon dan membiarkan rezim kembali berkuasa. Oya, dimana ”label-label” durjana itu pergi? Aku kangen label-label itu. Fak!

----------

Siapa yang pantas dihukum?

Saya tidak sepakat kalau yang harus dihukum atas kelalaian dan durjananya kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat hanya si Jokowi. Saya pun tidak sepakat kalau yang mendapatkan kritik pedas hanya dia saja. Maka, kalau ingin (sok) bijak membawa-bawa ”adil” dengan mengkritik Jokowi, maka tidak seharusnya bersembunyi di balik apologi yang moralis.

Bahkan, seandainya pendukung Jokowi melakukan bunuh diri massal pun (mungkin) tak akan mampu menghapus dosa kita bersama. Tapi, sudahlah. Semoga Tuhan masih memaafkan kita.

Terus terang aku jadi kasihan dengan pria kerempeng asal Solo itu. Kalau dulu, kita tidak latah dan mengelu-elukan dia macam pahlawan, tentu dia tidak akan sedemikian narsis dan yakin bisa membawa Indonesia jadi lebih baik. Mungkin Jokowi akan sanggup ”berkata  tidak” pada tawaran mama kebo (yang waktu itu menghianati Prabowo). Dan dalam hal ”kepercayaan diri” Jokowi sehingga mau maju dalam pilpres 2014 adalah dosa kolektif kita semua, termasuk pendukung Prabowo dan saya sendiri yang Golput.

Kalau sejak kecil kita dibiasakan menerima hukuman atas kesalahan: maka hukuman apa yang pantas untuk dosa kolektif ini?

*

Kita tidak boleh menyebar kebencian hanya karena ikut-ikutan orang lain!

Seandainya hal ini benar, dalam konteks kesalahan memilih Jokowi, sebaiknya pernyataan itu direvisi. Karena yang benar adalah ”jangan karena takut dianggap bukan intelektual, maka kita takut untuk tidak memilih Jokowi dan sampai merasa perlu memajang foto profile facebook kita bersanding dengan angka dua”. Atau mungkin yang lebih mendasar lagi, ”jangan mengaku intelektual bila nalar kita masih bisa diombang-ambing media massa”.

Ealah.. Su...

Citra D. Vresti Trisna

Jakarta, 1 Juni 2015